AMBON-PPID, Warga Maluku dan Maluku utara yang sukses di Makassar berniat untuk menggelar seminar tentang Kemaritiman dan Pariwisata di Kota Makassar April 2015 mendatang. Tujuan di gelarnya seminar tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan juga pembangunan tol laut di kawasan…
Ambon PPID, Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden (Pepres) 4 Tahun 2015, lebih mengarah pada percepatan penyerapan anggaran serta kemudahan proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap mengedepankan dan menciptakan keterbukaan, transparansi , akuntabilitas serta prinsip persaingan atau kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai baik oleh APBD/APBN,…
AMBON-PPID, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH menghimbau jajaran yang ada di bawahnya apakah itu Kepala Desa, Lurah, Raja, RW dan RT untuk lebih serius untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepala seluruh warga masyarakat, sehingga pada waktunya warga dapat memenuhi kebutuhannya tersebut sesuai waktu yang ditentukan. Please follow and…
AMBON-PPID, Warga Ambon yang bermukim di Samarinda, Kalimantan Timur saat ini sudah membentuk tim khusus untuk mengkoordinir warga Ambon disana untuk pulang mengikuti kegiatan Mangente Ambon 2015. Please follow and like us:
AMBON-PPID, Pemerintah Kota Ambon, Rabu (11/2) menyerahkan 5 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Kota Ambon. Pada kesempatan yang sama, DPRD juga mengusulkan 3 Ranperda inisiatif untuk masuk dalam pembahasan pada masa sidang I tahun sidang 2015 ini. Please follow and like us:
Ambon PPID, Pemkot Ambon memberikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan kerja anggota DPRD Kota Salatiga ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, yang di pimpin Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio dan Sekretaris Kota Salatiga Agus Rudianto. Please follow and like us:
Ambon PPID, Bantuan sosial kebakaran diberikan berdasarkan ketentuan jumlah di bawah 10 unit rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan Kabupaten, sementara jumlah 1- 30 rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sedangkan lebih dari 30 unit rumah menjadi tanggung jawab Kementrian Sosial (Kemensos). Please follow and like us:
