AMBON-PPID, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH menghimbau jajaran yang ada di bawahnya apakah itu Kepala Desa, Lurah, Raja, RW dan RT untuk lebih serius untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepala seluruh warga masyarakat, sehingga pada waktunya warga dapat memenuhi kebutuhannya tersebut sesuai waktu yang ditentukan.
Sebab lanjutnya, selama ini, pendistribusian SPPT itu kadang tidak sampai ke wajib pajak, sehinga proses pembayaran juga menjadi terhambat.
”Saya kadang menjumpai, SPPT warga itu dipakai sebagai pembungkus. Padahal, hal itu tidak dibenarkan. Ini karena staf di Desa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk pendistribusian SPPT tersebut,” katanya di balai kota ambon Rabu (11/2) di Ambon.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan para Kepala Desa, Lurah, Raja, RW dan RT adalah tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat teristimewa segala bentuk pengurusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik dalam memberi surat keterangan atas perubahan data PBB, atau berupa perubahan luas tanah maupun perubahan bentuk bangunan, sehingga keakuratan data dapat dijamin kebenarannya sehingga tidak menimbulkan komplain dari warga masyarakat saat melakukan pembayaran PBB.
Ia juga menghimbau semua pihak untuk sama-sama mensukseskan kegiatan ini, dan kepada pimpinan SKPD dia berharap dapat menjadi contoh dan teladan dalam membayar PBB sebagai motor penggerak untuk mengajak seluruh aparatur di Pemkot Ambon, memiliki PBB sebagai bukti nyata ketaatan dalam membantu program pemerintah dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Ambon, sehingga semboyan Ambon Taat Pajak dapat terwujud. (HT/AS)
