Ambon-PPID, Pelayanan publik menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) di Indonesia Timur. Guna upaya meningkatkan kualitas pelayanan itu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisi Wilayah (Komwil) IV menggelar workshop pelayanan publik.
Kegiatan workshop yang digelar di Swiss-belHotel Ambon, Kamis, 5 September 2013 dihadiri sejumlah walikota dari Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara.
Turut Hadir juga Deputi Pengembangan Standarisasi Pelayanan Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mirawati Sudjono. Workshop yang akan berlangsung dua hari itu dibawah sorotan tema, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat”.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH dalam sambutannya memberikan apresiasi atas ditunjuknya Kota Ambon sebagai tuan rumah penyelenggaraan workshop oleh APEKSI.
Dikatakan, pelayanan publik sangat penting, sehingga Pemkot Ambon menetapkan tahun 2013 sebagai tahun pelayanan publik.
“Pelayanan publik menjadi perhatian Pemkot Ambon sehingga kita tetapkan tahun 2013 sebagai tahun pelayanan publik. Kita harapkan kedepan agar pelayanan dan kualitas layanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” ujar Walikota.
Sementara itu, Ketua APEKSI Komisi VI yang juga Walikota Ternate-Maluku Utara, Burhan Abdurrahman dalam sambutannya mengatakan, Pelayanan Publik menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya begitu pula menjadi ikon kerjasama antar kota.
Dijelaskan, pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
“Pelayanan Publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demokratisasi saat ini maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik tersebut juga semakin kuat dan mengemuka,” ujar Burhan.
Dijelaskan, saat ini kinerja manajemen pelayanan publik sudah menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah, terutama kepala daerahnya. Dimana ketidakpuasan atas kinerja pelayanan publik ini kian banyak diungkapkan oleh masyarakat secara terbuka.
“Masyarakat menuntut penyelenggaraan manajemen pelayanan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan manajemen pelayanan publik yang transparan, partisipatif serta akuntabel. Untuk merespons tantangan dan permasalahan tersebut maka peningkatan pelayanan akan difokus kan pada upaya pengembangan kapasitas manajemen pelayanan publik yang baik,” jelasnya.
Dikatakan, dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka beberapa aspek harus diperhatikan, diantaranya, peningkatan efektivitas organisasi pelayanan, pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanan serta pengembangan kebijakan yang mendukung.
Untuk mencapai tujuan meningkatnya pelayanan publik, kata Burhan, analisis alur penyediaan pelayanan (Service Delivery Flow) sangat bermanfaat. Alat analisis ini dapat digunakan pada seluruh proses pelayanan, sehingga bila ada persoalan pada salah satu proses, maka dapat teridentifikasi dengan mudah.
Setelah teridentifikasi selanjutnya dapat diatasi secara efektif dan tepat sasaran. Ia berharap, workshop tersebut dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pelayanan publik di kota masing-masing.
“Semoga workshop ini berlangsung dengan baik dan dapat merumuskan secara proporsional dan pengalaman-pengalaman lapangan dalam suatu rekomendasi kebijakan bagi peningkatan Pelayanan Publik kota-kota anggota APEKSI Komwil VI,” pungkas walikota Ternate. (HT/WP)
