AMBON, PPID – Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memenuhi indikator layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di tiap Desa/Negeri dan Kelurahan, dalam upaya penurunan Stunting.
Hal tersebut diungkapkan Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka kegiatan Rembuk Stunting dan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu, Senin (3/4/23) di Marina Hotel.
“Jumlah Posyandu di Kota Ambon sebanyak 314, namun ada 303 yang belum memenuhi indikator layanan kesehatan,”ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, kebanyakan Posyandu tidak memiliki tempat permanen, tetapi dilakukan secara darurat di balai Desa/Negeri, kantor Lurah, bahkan menumpang di teras rumah penduduk sehingga indikator layanan kesehatan tidak terpenuhi.
“Yang dimaksud indikator layanan kesehatan yaitu adanya layanan kesehatan bagi ibu hamil, Gizi, KB, dan Imunisasi, semua masih berada di 50 persen,” ujarnya.
Untuk itu Wattimena meminta agar tahun ini semua Desa/Negeri dan kelurahan dapat membangun Posyandu yang memenuhi kriteria layanan yang dimaksudkan.
“Pakai dana Desa bangun Posyandu, tidak mahal kok, minimal gedung posyandu harus ada dan memiliki standar pelayanan kesehatan, semua Desa/Negeri wajib punya Posyandu,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan Posyandu dapat menggunakan Dana Desa, apalagi banyak tanah adat atau tanah adat atau dati yang kosong dapat dimanfaatkan.
Selain Posyandu, Wattimena juga menyoroti sekitar 2000 lebih rumah di Kota Ambon yang tidak memiliki jamban, laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Padahal hal tersebut berkaitan erat dengan Keluarga Beresiko Stunting (KBS).
“Ada 2000 lebih rumah tidak memiliki jamban, karena itu tahun ini Bappeda – Litbang dan Dinas PUPR harus tuntaskan, saya tidak lagi mau dengar masih ada yang belum memuiliki jamban,” ungkapnya.
Dirinya berharap pembangunan jamban dapat dituntaskan, dengan ketersediaan anggaran dari Pemkot juga dari dana CSR Perusahaan yang ada di Kota Ambon
“Kalau kita mau pasti bisa tuntaskan, kita anggarkan dari Pemkot, dan kita bisa minta CSR dari perusahan yang ada di kota Ambon, saya sudah sampaikan kepala Kepala Bappeda – Litbang, supaya Oktober 2023 dituntaskan,” pungkasnya. (MCAMBON)
