AMBON-PPID, Sejumlah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Mardika yang lapaknya ditertibkan oleh Tim Penertiban dan Penataan Kota menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Ambon, Kamis (10/10) pagi.
Dalam aksi yang berlangsung damai ini, para PKL didampingi oleh aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Pattimura Ambon menuntut Pemkot agar membangun pasar terapung bagi PKL dan memberi kesempatan agar dapat beraktifitas kembali di kawasan pasar dan terminal Mardika.
Para PKL juga menyayangkan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai bertindak arogan dengan menghancurkan lapak-lapak mereka, sehingga aktifitas ekonomi mereka terhenti untuk sementara waktu.
“Kami mendesak agar Pemkot secepatnya membangun pasar apung di Mardika, dan bilamana hal itu belum terlaksana maka Pemkot harus memberi kesempatan bagi PKL untuk beraktivitas di atas jalan,” ungkap Koordintor Lapangan, Halil Fatsey dalam pernyataan sikapnya.
Fatsey menilai selama ini Pemkot dalam kebijakan-kebijakan birokrasinya tidak memihak kepada pedagang di sekitar lingkungan pasar Mardika.
“Keberadaan PKL di Mardika turut menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Ambon tetapi Pemkot justru melakukan penggusuran terhadap PKL,” ujarnya.
Setelah berorasi sekitar 30 menit di pelataran Balai Kota, para pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, M. A. S. Latuconsina, ST, MT yang didampingi Koordinator Tim Penertiban dan Penataan Kota, Ir. P. Saimima, M.Si, Kepala Dinas Pendapatan Kota (Dispenkot), Drs. J. Silano, Kepala Satpol PP, Drs. D. Paays, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol, Drs. J. R. Adriaansz, M.Si.
Wawali didepan pengunjuk rasa meminta agar para pengunjuk rasa memilih 10 orang perwakilan untuk berdiskusi mengenai tuntutan yang diajukan PKL. Namun permintaan Wawali ini tidak digubris oleh para aktivis PMII.
Wawali yang sempat berang dengan penolakan aktivis PMII, mengungkapkan dirinya mengajak diskusi karena menghargai para pengunjuk rasa yang datang menyampaikan aspirasi.
“Saya menghargai siapa saja yang datang menyampaikan aspirasinya di Balai Kota dengan mengajak berdiskusi, karena diskusi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tapi ternyata kalian yang tidak menghargai diri kalian sendiri,” kecamnya.
Pada akhirnya 10 orang perwakilan pengunjuk rasa bersedia untuk berdiskusi dengan Wawali diruang kerjanya. Dalam diskusi tersebut Wawali menegaskan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan pihaknya adalah untuk mengembalikan trotora, jalan dan terminal sesuai fungsinya.
“Yang membuat penertiban ini dilakukan adalah para PKL sendiri yang melanggar aturan dan tidak berpegang pada kesepakatan dengan Pemkot,” tandas Latuconsina. (RA/AS)
