AMBON-PPID, Pemerintah tidak bisa tetap berpatokan kepada database tahun-tahun sebelumnya, tetapi harus memperbaharui database rumah tangga sasaran dengan cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu pada bulan Juni-Juli 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon akan melaksanakan kegiatan lapangan Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.
Hal tersebut di katakan Walikota Ambon dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kota Ambon A. G. Latuheru, SH, M.Si pada pembukaan sosialisasi Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 di aula lantai 2 Balai Kota Ambon, Kamis (20/5).
Dikatakan, Kegiatan lapangan PBDT tahun 2015 akan diawali dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan akan dilanjutkan dengan pendataan rumah tangga. Kegiatan PBDT 2015 merupakan kegiatan pemutahiran dan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) dari tahun 2012-2014 yang selama ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sehingga diharapkan hasil PBDT 2015 dapat digunakan sebagai sumber data yang valid, akuntabel dan terkini dalam membidik sasaran perlindungan sosial di Kota Ambon.
“BDT selain menjadi instrumen penting dalam mendukung program-program sosial, juga dimanfaatkan oleh Instansi pemerintah yang lain untuk melaksanakan program-program nasional,”
Dijelaskan, hasil uji petik dari TNP2K dalam pengecekan nama dan alamat pada BDT menunjukan bahwa 90-95% nama dan alamat dapat ditemukan. Selain itu hasil pencocokan dengan data Administrasi Induk Kementerian Dalam Negeri, menunjukan 86% nama dan alamat pada BDT mendapatkan NIK dan Nomor KK.
“Hal ini membuktikan bahwa data memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pengambilan kebijakan publik. Ini berarti bahwa data yang tidak akurat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketidaktepatan kebijakan pemerintah baik pada tahap penetapan kebijakan maupun pada tahap implementasinya,” tegas Sekot.
Kepada Camat, Raja/Kades dan Lurah se-Kota Ambon diharapkan, untuk tetap mengawasi kegiatan FKP diwilayah masing-masing dan menggerakan semua ketua RT/RW maupun kepala dusun untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PBDT terutama dalam mensosialisasikan pentingnya kegiatan tersebut sehingga keikutsertaan seluruh komponen masyarakat ditingkat bawah dapat dioptimalkan. (FW)
