LANGGUR-PPID, Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku dengan Dinas Kominfo se-Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), bertujuan menyatukan persepsi, kolaborasi, dan sinergitas.
Demikian disampaikan Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.dalam sambutanya saat pelaksanaan Forum OPD Dinas Kominfo Provinsi Maluku yang dilaksanakan, di aula Kantor Bupati Malra, Rabu (23/3/2022) hingga Kamis (24/3/2022).
Kegiatan itu dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Para Pejabat Eselon III Dinas Kominfo Provinsi serta Subag Perencanaan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota yang berjumlah 55 orang peserta. Sebagai Narasumber antara lain dari Badan Siber dan Sandi Negara, Bappeda Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku.
“Forum OPD ini bertujuan agar menyatukan persepsi dan kolaborasi antara Dinas Kominfo Provinsi dengan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik agar dapat beralan sinergis dan searah,”kata Renwarin.
Dikatakan Renwarin, forum ini akan membahas isu-isu terkait Informasi Komunikasi Publik (IKP), Persandian dan Statistik, yang akhirnya akan melahirkan rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Dinas baik Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Rekomendasi ini selanutnya akan diimplementasikan melalui kebijakan pada setiap tataran pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika benar benar dapat berjalan optimal,”terangnya.
Pada kesempatan itu, dirnya juga memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Malra, Thaher Hanubun yang telah memfasilitasi pelaksanaan Forum OPD Kominfo Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan sangat luar biasa.
Di tempat yang sama, Bupati Malra, Thaher Hanubun mengatakan, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat merasa terhormat menjadi Tuan dan Nyonya Rumah, sekaligus menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini.
“Hari ini kita telah melewati fase-fase penting dalam peradaban dunia di bidang teknologi informasi yang dumulai dari Refolusi Industri 1.0 sampai dengan Revolusi Industri 4.0 bahkan saat ini diwacanakan untuk memasuki Revolusi Industri 5.0 atau akrab disebut Society 5.0,”kata Hanubun dalam sambutanya.
Pada titik ini, lanjutnya, dituntut untuk lebih peka dan melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Sektor Layanan Pemerintah yang diusung Presiden Jokowi.
”Ini agar mewajibkan seluruh daerah untuk menerapkan kaidah-kaidah digital dalam berbagai layanan pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh hak layanan dari pemerintah,”terangnya.
Hal ini, sebut dia, tentu harus berbanding lurus dengan penyediaan sarana telekomunikasi berbasis Internet yang menjadi entry point bagi kita untuk masuk dalam layanan pemerintahan berbasis Digital.
“Saya bersyukur, sejak kami terpilih memimpin Kabupaten Maluku Tenggara ini di tahun 2018.Gerak cepat kami telah membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam memberi layanan Telekomunikasi berbasis Internet. Ini tentunya didukung penuh oleh Bapak Gubernur Maluku dalam memberikan rekomendasi bagi kami bergerilya di pusat untuk menghadirkan menara-menara Telekomunikasi,” bebernya
Diakhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jelas dia, cakupan layanan Internet kita hanya mencapai 42 persen dari total 190 Ohoi dan 1 Kelurahan. Pada Tahun 2020 dengan penambahan 9 Menara Telkomsel dan Upgrade terhadap 7 menara BAKTI Kominfo dari 2G ke 4G, maka kita telah mencapai 72 persen Ohoi terkoneksi Internet.
“Pada akhir tahun 2021 kemarin, kami akui bahwa pandemic Covid-19 dan perubahan Regulasi dimana BAKTI hanya melayani daerah 3T telah cukup berpengaruh, sehingga pertumbuhan cukup lambat, meskipun patut disyukuri bahwa pada akhir tahun 2021, kita bertambah 3 Menara Telkomsel Reguler di Wilayah Pulau Kei Besar dan 3 Menara Telkomsel yang berasal dari alokasi Non 3T di Pulau Kei Kei Kecil dan Pulau Warbal. Sementara di Awal Tahun 2022 ini, ditambah 2 menara Telkomsel Non 3T yang sementara proses pembangunan di Ohoi Marvun dan Ohoidertutu,” paparnya.
Dengan penambahan menara-menara tersebut, maka untuk 6 Kecamatan di Pulau Kei Kecil telah terkoneksi 98,68% atau 75 Ohoi Terkoneksi dari 76 Ohoi yang ada di Pulau Kei Kecil. Yang tersisa hanya di Pulau Tanimbar Kei.
“Sementara untuk di Pulau Kei Besar, dari 115 Ohoi yang sudah terkoneksi Jaringan 4G Internet adalah sebanyak 79 Ohoi atau 69 persen Ohoi-Ohoi. Terbanyak yang belum terkoneksi ada di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat,”ulasnya.
Total Cakupan Jaringan Internet di Wilayah Maluku Tenggara adalah sebesar 81 persen. “Angka ini cukup baik, meskipun keprihatinan kita ada diwilayah Pulau kei Besar bagian Utara Timur dan Utara Barat.
Wilayah-wilayah ini termasuk dalam Wilayah Terluar sesuai Perpres 6 tahun 2017. Dan untuk Kei Besar Utara Timur, Masuk kedalam Lokasi Prioritas (LOKPRI) Wilayah Perbatasan Negara,”rincinya.
Pemerintah Provinsi Maluku, harap dia, harus melihat ini sebagai tantangan yang harus dicarikan solusinya. Malra termasuk Wilayah Perbatasan dan Pulau terluar, meskipun tidak termasuk dalam Daerah Tertinggal, namun hak sebagai Wilayah terluar dan Perbatasan Negara hendaknya dapat diperhitungkan.
“Kebutuhan kita adalah terhadap Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Utara Barat, dapat diakomodir dalam Alokasi Menara yang bersumber dari BAKTI Kominfo karena Kontur Wilayah di kedua Kecamatan ini cukup berat untuk diintervensi oleh Provider seperti Telkomsel,” ingatnya.
“Kita sudah punya beberapa strategi diantaranya relokasi Menara BAKTI di wilayah-wilayah telah terlayani Jaringan Reguler Telkomsel untuk dialihkan ke wilayah Pulau Kei Besar khususnya diKei besar Utara Timur.
Ditargetkan pada tahun 2023 yang akan dating, kita sudah bisa mencapai 90an persen Ohoi Terkoneksi Jaringan Internet,”sambungnya.
Saat ini, Kabupaten Maluku Tenggara begeliat dalam memanfaatkan ketersediaan jaringan Telekomunikasi berbasis internet dalam memberikan layanan yang paripurna. Sebut saja, saat ini Pemerintah Kabupaten Malra telah memiliki Aplikasi E-Lapor untuk menerima dan menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat hanya dalam waktu 1×24 Jam tidak boleh lebih.
”Berikutnya kita juga sudah memanfaatkan Aplikasi Smart Register untuk penagihan Pajak dan Retribusi, Kita juga sudah punya aplikasi E-Kinerja untuk mengukur sejauhmana kinerja aparatur daerah meskipun untuk yang satu ini tentu banyak kendala yang dihadapi, karena ini urusan dengan manusia sehingga cenderung dapat dimanipulasi,”sebutnya.
Malra juga sudah punya Aplikasi Sinmas untuk masyarakat dapat mengetahui stok dan harga barang di pasaran secara real time. Yang saat ini sementara berproses adalah Aplikasi Maluku Tenggara Satu Data dimana aplikasi ini akan menjadi database setiap pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan maupun bagi masyarakat yang ingin mengethaui potensi daerah yang ada.
“Hal yang patut kami banggakan, bahwa hari ini dengan adanya jaringan telekomunikasi yang tersebar luas, maka layanan administrasi kependudukan sudah dapat dilakukan sampai di Ohoi-ohoi terlayani jaringan internet. Hari ini, Masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk urusan administrasi kependudukan, selain di gratiskan, juga dimudahkan,” sambungnya.
Kedepan, pihaknya juga akan mengembangkan Aplikasi layanan Kesehatan, sehingga masyarakat di Ohoi-Ohoi dapat berkonsultasi dengan dokter secara during maupun memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan Kesehatan untuk mendaftar sekaligus menerima layanan perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur.
Disisi lain, tuntutan disektor Pendidikan cukup tinggi. Dimana Ujian Akhir sudah memerlukan jaringan Internet yang kuat dan stabil, sehingga diperlukan pemerataan jaringan yang baik. Begitu juga dalam hal rekrutment CPNS yang menggunakan system CAT. Ini semua membutuhkan Ketersediaan jaringan Internet.
Harus diakui bahwa Maluku tenggara hari ini sudah cukup baik. Tetapi masih perlu peningkatan-peningkatan.
“Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kedepan kita bisa lebih baik. Satu hal penting yang mau saya katakan. Kalau kita mau untuk bisa bersaing dengan daerah lain, maka sektor Teknologi Informasi harus menjadi konsen bersama.Kalau Bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi,”tutup Bupati. (MCAMBON)
