AMBON-PPID, Kota Ambon meraih peringkat 12 dari 34 Kota/Kabupaten seluruh Indonesia pada penilaian Index Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Indonesia Tahun 2014. Peringkat tersebut berdasarkan penelitian Indonesia governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan mengenai Tata Kelola Pemerintahan di 34 Provinsi di Indonesia, kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, SH kepada PPID Rabu,(15/10).
Kemitraan merupakan organisasi multipihak yang bekerja dengan organisasi Pemerintah, organisasi Internasional dan juga LSM, jelasnya.
Selanjutnya dikatakan, peringkat Index Tata Kelola tersebut bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diseluruh Provinsi di Indonesia.
Dikatakan, dari hasil penelitian IGI di Jakarta, “Kota Ambon menempati urutan ke-12 setelah kabupaten dan kota lainnya seperti Jogyakarta, Semarang, Gunung Kidul, Banda Aceh, Siak, Tanah Datar, Karang Asem dan Lombok Utara,” katanya.
Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH mengatakan, penilaian IGI tidak hanya untuk mengukur kinerja birokrasi, tetapi juga masyarakat sipil dan ekonomi melalui penerapan enam prinsip tata kelola pemerintahan.
Enam prinsip tata kelola pemerintahan diantaranya partisipasi, fairness, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas.
“Enam prinsip tata kelola pemerintahan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 126 indikator penilaian yang bersumber dari 30 macam dokumen publik dan persepsi publik dan Kota Ambon mendapat hasil penilaian yang cukup baik,” tandasnya.
Dalam peluncuran tersebut, pihaknya juga memaparkan Open Government Indonesia (OGI) sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.
Implementasi OGI di Ambon merupakan tindak lanjut penandatangan MoU dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yakni pembentukan dan implementasi PPID, penerapan open school dan open budget.
Implementasi OGI di Kota Ambon, dimulai bersama dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan OGI di daerah. Gerakan ini telah digulirkan di Ambon sejak Desember 2012.
Selain upaya untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah (Open Budget), Pemkot Ambon juga melakukan aktivasi pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menggulirkan program Open School, yakni upaya untuk membuka data pengelolaan dana BOS di sekolah. (HT/JW)
