Jakarta-PPID, Kota Ambon menjadi contoh model pemerintahan yang dinamis. Kebijakan-kebijakan adaptif yang diambil Pemkot Ambon dinilai mampu membawa kota ini pada tujuan yang diharapkan. Hal itu yang mendorong Walikota Ambon Richard Louhenapessy terpilih menjadi pembicara pada Seminar Nasional “Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance” yang dipusatkan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB), Jakarta, Kamis (19/3).
Walikota tampil sebagai pembicara seminar yang digelar Kemenpan RB dan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB), bersama narasumber lainnya yaitu Remigo Yolando Berutu (Bupati Pakpak Bharat-Sumatera Utara) dan Profesor Agus Pramusinto (Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik UGM) dengan topik panel “Wujud Dynamic Governance di Indonesia”
Walikota Ambon dinilai sebagai walikota yang banyak membuat prestasi, salah satunya melalui SMS Gateway System. Melalui sistem itu maka walikota dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Bahkan Ambon juga ditetapkan oleh Kemendagri menjadi pionir dan percontohan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sementara Remigo Yolando Berutu (Bupati Pakpak Bharat-Sumatera Utara) dinilai berhasil memimpin kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2003 itu sehingga berhasil meraih sejumlah prestasi diantaranya LAKIP 2014 dari Kementerian PAN dan RB .
Walikota Ambon Richard Louhenapessy saat seminar tersebut mengatakan beberapa upaya telah dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diantaranya bekerjasama dengan PT Telkom dalam mengembangkan Layanan Pengaduan Masyarakat yaitu SMS Pengaduan dengan nomor 9386 dan SMS Broadcast kepada Masyarakat terkait penanganan isu, informasi bahaya bencana dan sebagainya yang informasinya bersumber dari TNI/Polri, BPBD maupun BMKG.
“Pemkot Ambon juga bekerjasama dengan UKP4 dalam mengembangkan open government. Bntuk-bentuk publikasi open government melalui www.ambon.go.id diantaranya open budget (terpublikasinya rancangan dan implementasi APBD), open school (terpublikasinya informasi pengelolaan dana BOS serta penerimaan siswa baru, PPID (terpublikasinya pengelolaan informasi dan dokumentasi), open planning (terpublikasinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016).
Upaya lainnya, yang dilakukan pemkot terkait peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yaitu optimalisasi PPID dengan membentuk dan mengembangkan Media Centre; mengembangkan sistem penilaian kinerja melalui Layanan Informasi Publik, dengan melibatkan beberapa media massa, LSM, perguruan tinggi, Pemprov Maluku dan Ombudsman.
Selain itu, juga mengembangkan sistem “Bill Berhadiah” sebagai penghargaan kepada masyarakat atas partisipasinya dalam mengawasi penerimaan pajak restoran/rumah makan/hotel; serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pajak pada Dinas Pendapatan sebagai unit yang representatif dan nyaman seperti pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T);
“Pemkot Ambon juga telah merubah mindset aparatur birokrasi dari orientasi “dilayani” menjadi orientasi “melayani” melalui program Jumpa Berlian,” katanya.
Sementara Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi saat seminar tersebut mengatakan, kemajuan yang dicapai sejumlah negara diawali dengan tata laksana pemerintahan yang baik.
“Tata laksana pemerintahan yang baik itu terwujud jika publik sudah merasa puas dengan layanan pemerintahan atau birokrasi. Kepuasan itu tentu akan melahirkan kepercayaan yang besar dari masyarakat kepada pemerintahannya. Faktor inilah yang melahirkan dukungan yang luas terhadap kebijakan pemerintahan,” katanya.
Ia juga menegaskan, pemerintahan kedepan harus lebih dinamis karena hal itulah yang diinginkan rakyatl. “Pemerintahan dinamis adalah pemerintahan yang aparaturnya responsif dengan keinginan dan dinamika masyarakat. Indonesia tertantang untuk melakukan hal ini karena pemerintah berkeinginan memiliki birokrasi yang dinamis,” tandasnya. (S-12/SiwalimaNews)
