Profesionalisme Pelayanan Publik Jadi Prioritas Pemkot Tahun 2014

AMBON-PPID, Penataan birokrasi dan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik menjadi salah satu program yang diprioritaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota (RPKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tahun 2014.

musrenbang“Isu strategis atau program prioritas tersebut ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan profesional perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Ambon tahun 2014, Rabu (27/3) di Balai Kota.

Dijelaskan, selain penataan birokrasi dan peningkatan profesionalisme pelayanan publik, pemkot juga terus mendorong percepatan peningkatan produktivitas daerah dalam kerangka pembangunan kota Ambon yang berkelanjutan dan lestari berbasis masyarakat.

“Peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dalam upaya menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan, juga menjadi isu strategis yang ditetapkan dalam RKPD 2014,” tutur Louhenapessy.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD, lanjutnya, merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan, kegiatan ini dapat menyinkronkan berbagai program kegiatan Pemkot, lokasi dan pagu anggaran dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya hasil Musrenbang tingkat kecamatan.

“Forum ini adalah sebuah manifestasi dari esensi demokrasi, hanya dengan merasakan denyut nadi masyarakat selaku stakeholder pembangunan maka apa yang kita rancangkan akan lebih berguna,” katanya.

Menurut Wali Kota, kesungguhan dan itikad baik aparatur Pemkot dalam melaksanakan musrenbang, merupakan suatu kekuatan untuk secara arif,mempertimbangkan pula kemampuan keuangan daerah secara realistis dalam penyusunan program pembangunan.

“Keterbatasan kemampuan keuangan daerah guna membiayai seluruh kebutuhan masyaakat terus mendorong Pemkot untuk melakukan kerjasama dengan banyak pihak di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, selain tetap mendorong keswadaayaan kemandirian masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan,” tandasnya. (RA)

Please follow and like us:

Comments are closed.