AMBON,PPID – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Inspektur, Joppie Silano dan para pimpinan OPD lainnya, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023 secara virtual, Rabu (14/6/23) di Balai Kota.
Rakornas yang berlangsung di Kantor BPKP RI, Jakarta, tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang dalam pidatonya, meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil.
Selain itu, pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, pemerintah daerah juga diminta untuk serius dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Presiden juga mengemukakan bahwa untuk Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Olehnya itu dirinya ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan di BUMN produktif dan memberi manfaat konkrit bagi masyarakat.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, pnbp, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” tegas Presiden
Berdasarkan Laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden RI, sebanyak 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21% dari nilai anggaran.
Adapun resistensi pimpinan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) di lapangan dan lambatnya tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, menurut Yusuf Ateh, masih menjadi tantangan bagi pengawasan intern untuk mencegah permasalahan dari hulu.
“Kami berharap komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ujar Yusuf Ateh di hadapan 2.817 peserta yang mengikuti kegiatan.
Mendukung hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP.
“Tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2023 masih di atas 5%. Adapun inflasi turun ke angka 4%. Prestasi ekonomi makro yang baik, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro.
“Sebab itu, perkuat pengawasan internal. Jangan hanya jadi asesoris, tidak usah ada data yang ditutup-tutupi,” tutup Jokowi (*/MCAMBON)
