AMBON,PPID– Pemerintah Kota Ambon mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kota Layak Anak, yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), secara online melalui Zoom Meeting, pada Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota, Rabu (07/6/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy bersama Pimpinan OPD terkait.
Wattimena yang ditemui usai kegiatan tersebut mengungkapkan, dari evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki selama dua hari ini sebelum nantinya akan diumumkan hasil akhirnya oleh Kementerian PPA.
“Inikan evaluasi penilaian kota layak anak jadi setelah kami memasukan atau menjawab indikator 5 (lima) cluster, sampai dengan menyesuaikan regulasi dari pusat sampai ke daerah. Namun, memang diakui masih ada banyak kekurangan bagaimana kita belum mampu mendokumentasikan dan mencatat apa yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.
Lanjutnya, dalam rangka mewujudkan KLA, pemenuhan 5 cluster indikator tersebut tak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) akan tetapi masyarakat, lembaga sosial juga turut memiliki peran dalam hal tersebut.
“Kita harus membangun sinergitas dengan lembaga akademisi, LSM untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak di kota ini yang terpenting kita harus memberikan ruang belajar dan ruang bermain anak lebih banyak untuk memenuhi indikator-indikator yang disampaikan oleh tim penilai,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy, mengakui Kota Ambon telah melewati tiga bentuk penilaian, yakni evaluasi mandiri, hasil evaluasi mandiri berupa verifikasi tingkat Provinsi, dilanjutkan ke tingkat Kementerian PPA, dan yang baru diselesaikan VLH.
“Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun lalu, sudah ada peningkatan. Tapi ada yang masih diperbaiki dalam dua hari kedepan, setelah ini akan ada penilaian kembali oleh kementerian PPA dengan penyampaian hasil verifikasi dari Kementrian kepada kami,” ujarnya.
Lekatompessy mengungkapkan, berdasar penilaian dan catatan tim penilai yang akan diperbaiki tersebut, maka akan terjadi peningkatan angka yang dialami oleh kota ini.
“Intinya apa yang terbaik bisa kami lakukan predikat atau juara atau apapun itu namanya itu adalah bonus yang paling penting adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bisa dilakukan secara bersama baik pemerintah masyarakat usaha maupun media,” pungkasnya. (MCAMBON)
