Ambon,PPID-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (DPPRD) Kota Ambon, telah dicanangkan sebagai dua OPD pembangunan zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Rabu (20/09/22).
Pencanangan yang dilaksanakan di halaman parkiran Balai Kota ini, turut disaksikan dan ditandatangani piagamnya oleh Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse, juga oleh para Asisten pemerintah kota (pemkot), Staf Ahli, dan Kepala Inpektorat Kota, Jacob Silanno.
Pj. Wali Kota dalam sambutannya mengungkapkan, DPMPTSP-DPPRD dicanangkan sebagai objek pelaksaan pembangunan zona integritas lantaran memiliki syarat ketentuan guna mendapatkan WBK/WBBM.
“DPMPTSP dan DPPRD ini merupakan OPD pelayanan publik, kemudian mendapat penilaian Ombudsman, memiliki nilai center for prevention yang baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Infrastruktur, sarana dan pra-sarana juga mendukung dalam melakukan pelayanan kepada masyrakat,” Ungkap Bodewin, saat memberikan sambutan.
Lanjutnya, tak hanya pemenuhan syarat, akan tetapi kedua OPD ini harus siap dalam menjalankan delapan (8) tugas area reformasi birokrasi yakni; regulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem menejemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tujuan pebanguanan zona integritas adalah untuk mempercepat pencapaian sasaran Birokrasi Reformasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi tahun 2020/2024, terutama terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.
Dirinya berharap, dengan pencanangan ini, tentunya dapat membersihkan nama Pemkot Ambon di masyarakat, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Yang kemudian menjadi contoh sekaligus lokomotif pembangunan zona integritas bagi seluruh OPD.
” Saya harapkan komitmen untuk membangun zona integritas pada kedua daerah ini dapat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah lokasi bersih melayani sehingga diwaktu-waktu mendatang dapat memberikan dampak positif pada perangkat daerah lainnya, agar dapat menerapkan ini semua,” harap, Bodewin. (MCAMBON)
