UU Nomor 10 Tahun 2016 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG |
UU Nomor 11 Tahun 2016 | PENGAMPUNAN PAJAK |
UU Nomor 12 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 |
UU Nomor 13 Tahun 2016 | PATEN |
UU Nomor 15 Tahun 2016 | PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) |
UU Nomor 16 Tahun 2016 | PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) |
PERPRES Nomor 1 Tahun 2016 | BADAN RESTORASI GAMBUT |
PERPRES Nomor 2 Tahun 2016 | PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA |
PERPRES Nomor 3 Tahun 2016 | PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL |
PERPRES Nomor 4 Tahun 2016 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN |
PERPRES Nomor 5 Tahun 2016 | PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN |
PERPRES Nomor 6 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN |
PERPRES Nomor 7 Tahun 2016 | SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA |
PERPRES Nomor 8 Tahun 2016 | KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL |
PERPRES Nomor 9 Tahun 2016 | PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 |
PERPRES Nomor 10 Tahun 2016 | DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU |
PERPRES Nomor 11 Tahun 2016 | KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA/KABUPATEN |
PERPRES Nomor 12 Tahun 2016 | PENGESAHAAN ASEANA MULTILATERIAL AGREEMENT OF THE LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIEBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCAL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETINGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA – KOTA ASEAN) DAN PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA KOTA DI ASEAN) |
PERPRES Nomor 13 Tahun 2016 | PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA – NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA – BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK) |
PERPRES Nomor 14 Tahun 2016 | PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT ( PESERTUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODAL) |
PERPRES Nomor 15 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS |
PERPRES Nomor 16 Tahun 2016 | TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA |
PERPRES Nomor 18 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
PERPRES Nomor 19 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN |
PERPRES Nomor 20 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL |
PP Nomor 1 Tahun 2016 | LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG |
PP Nomor 2 Tahun 2016 | TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG |
PP Nomor 3 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI |
PP Nomor 4 Tahun 2016 | PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN |
PP Nomor 5 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA |
PP Nomor 6 Tahun 2016 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG |
PP Nomor 7 Tahun 2016 | PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS |
PP Nomor 8 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA |
PP Nomor 9 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU |
PP Nomor 10 Tahun 2016 | PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK |
PP Nomor 11 Tahun 2016 | PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA |
PP Nomor 12 Tahun 2016 | PENGHASILAN, HAK LAINNYA DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN |
PP Nomor 13 Tahun 2016 | PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG |
PP Nomor 14 Tahun 2016 | PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PP Nomor 15 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
PP Nomor 16 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
PP Nomor 17 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
PP Nomor 18 Tahun 2016 | PERANGKAT DAERAH |
PP Nomor 19 Tahun 2016 | PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KE TIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN |
PP Nomor 20 Tahun 2016 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEJABAT NEGARA |
PP Nomor 21 Tahun 2016 | PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL |
PP Nomor 22 Tahun 2016 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL |
PP Nomor 23 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TANTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA |
PP Nomor 24 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH |
PP Nomor 25 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN |
PP Nomor 26 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN |
PP Nomor 27 Tahun 2016 | PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROPINSI JAWA TIMUR |
PP Nomor 28 Tahun 2016 | BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI |
PP Nomor 29 Tahun 2016 | PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS |
PP Nomor 30 Tahun 2016 | PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNG SITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA |
PP Nomor 31 Tahun 2016 | KAWASAN EKNOMI KHUSUS SORONG |