AMBON-PPID, Sebagai implementasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 yang dikeluarkan Presiden RI pada Januari lalu serta ditindaklanjuti dengan Instruksi Menkopolhukam Nomor 1 Tahun 2013, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membentuk tim Terpadu Penanganan Konflik.
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH mengatakan pembentukan tim ini sesuai dengan pedoman dari menkopolhukam tentang penanganan masalah konflik sosial, dan teroris di setiap kabupaten dan kota secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kita memang sudah agak terlambat dalam pembentukan ini, karena harus menyesuaikan dengan pedoman yang disampaikan oleh Menkopolhukam,” ujarnya di sela-sela acara pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik, Jumat (17/5), di Balai Kota.
Wali Kota menjelaskan salah satu kunci dari suksesnya pembangunan adalah stabilitas keamanan. Dimana, ancaman gangguan keamanan sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan pembangunan satu daerah.
Lebih lanjut Wali Kota katakan, kepala daerah yang bertanggungjawab terhadap kondisi sosial di daerah harus mampu berkoordinasi dengan institusi keamanan baik POLRI, maupun TNI yang ada di daerahnya.
“Seluruh perangkat pemerintahan secara struktural terlibat dalam tim ini, sebagai suatu kegiatan koordinatif tingkat daerah. Dengan peresmian kelembagaan ini, kita akan rapat dalam bentuk pembahasan tindak lanjut rencana aksi dari tiap-tiap daerah,”ujarnya.
Wali Kota tegaskan secara periodik, baik aman maupun tidak aman tim terpadu berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berjenjang baik ke Provinsi maupun pusat.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Rony Tahya mengakui, tujuan dari pembentukan tim ini adalah wadah untuk menangani gangguan keamanan wilayah.
“Dalam hal ini Wali Kota dapat meminta bantuan langsung ke TNI, Kapolda, Kapolres, untuk tangani konflik sesuai pembagian tanggungjawab masing-masing,” tandasnya. (RA)
