AMBON,PPID – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Bappeda Litbang, melaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka memperkuat Komitmen percepatan penurunan angka Stunting.
Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (20/7/23) di Hotel Marina, menyatakan Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota terus bergerak dalam menyusun dan melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting melalui RPJM dengan target penurunan hingga 14 persen di tahun 2024.
“Apabila pemerintah pusat menargetkan akan menurunkan Stunting sampai dengan 14 persen, dengan capaian 3,8 persen per tahun, maka secara konsisten Pemkot juga harus lakukan hal yang sama, bahkan harus dibawah itu, karena target pusat merupakan akumulasi dari seluruh daerah,” ungkapnya.
Dijelaskan, menurut survey di tahun 2022, prevalensi stunting kota Ambon ada di angka 21,1 persen, dan menjadi yang paling rendah dari semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Meski demikian, ternyata tingkat penurunan sangat kecil, yakni 0,7 persen, sehingga target capaian 18,6 persen meleset.
“Padahal dari sisi apapun, kita lebih dari kapupaten/kota lain, soal fasilitas dan tenaga kesehatan, akses ke puskemas dan posyandu kita lebih baik, tapi jika penurunan sangat kecil maka ada yang salah dalam tata kelolanya,” beber Wattimena.
Menurutnya, pada bulan Mei 2023 berdasarkan hasil audit angka Stunting kota Ambon kembali turun, namun masih menunggu hasil resmi dari pusat. Olehnya itu, agar penurunan Stunting dapat berjalan efektif, Pemkot membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak bisa hanya fokus mengatasi anak – anak penderita Stunting, tapi yang mesti dilakukan adalah pencegahan sejak dini, melalui pendampingan dinas terkait terhadap remaja putri, ibu hamil, supaya pencegahan Stunting dilakukan dari prosesnya, bukan saat anak lahir,” terangnya.
Ditambahkan Wattimena, Presiden RI, Joko Widodo telah menyampaikan arahan agar anggaran penanganan Stunting digunakan tepat sasaran, sebab selama ini lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat koordinasi.
“Artinya ada kesalahan penanganan stunting selama ini, kita tidak mau ini terjadi di kota Ambon, karenanya semua alokasi anggaran, baik dari masing OPD, Orang tua asuh stunting dan Dana Desa, perlu dikoordinasi yang baik sehingga tidak tumpang tindih yang nantinya secara komprehensif tidak dapat menyelesaikan Stunting.” tandasnya.
Wattimena berharap pencegahan stunting menjadi moment yang tetap untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, yang dimulai dari komitmen semua pemangku kepentingan saat ini.
Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting, Kepala BKKBN Perwakilan Maluku, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, perwakilan Polresta Ambon dan PP Lease, Perwakilan Kodim 1504, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon serta pimpinan OPD dan Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon yang turut melakukan pendantanganan komitmen bersama. (MCAMBON)
