Ambon_PPID, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat di kota ini. Upaya tersebut dilakukan dengan menganut asas transparansi atau keterbukaan kepada publik.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si saat membuka Workshop Vulnerabilities To Corruption Assesment, yang digelar Rabu (26/10), di Swiss-bell Hotel Ambon.
“Kota Ambon menganut asas tranparansi dari sisi pengelolaan keuangan maupun keterbukaan informasi, dimana kota ini telah ditetapkan sebagai kota percontohan Open Government oleh pemerintah pusat sejak 2012 lalu,” kata Sekot.
Latuheru menjelaskan, keterbukaan tidak berarti semua hal harus dibuka kepada publik, namun apabila hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka wajib diketahui oleh publik. Dirinya mencontohkan, APBD Pemkot Ambon yang dapat diakses secara luas melalui situs resmi Pemkot Ambon.
“Ini adalah tuntutan bagi kota yang berkembang, tidak ada lagi hal yang ditutup-tutupi,”tukasnya. Sekot berharap, asas keterbukaan juga diterapkan dalam bidang pelayanan- pelayanan public lainnya seperti pada Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kurang nya keterbukaan, kata Sekot, dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat akan adanya penyimpangan.
“Dari waktu ke waktu kualitas pelayanan publik di kota ini akan terus kita kembangkan,karena pelayanan publik tidak bias monoton. Tapi harus terus berinovasi,” pungkasnya.
Workshop Vulnerabilities To Corruption Assesment digelar atas kerjasama International Republican (IRI) Institute dengan Pemkot Ambon dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam peningkatan pelayanan publik. Kegiatan dengan tema; “Optimalisasi Layanan Publik Untuk Ambon Bersih, Harmonis Dan Sejahtera” ini, diikuti oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, serta para Kepala Sekolah-se kota Ambon. (HT/MT)
