Ambon,PPID – Sehubungan dengan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses III tahun 2020/2021, Anggota DPR-RI Dapil Maluku, Mercy Barends lakukan tatap muka bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Selasa (23/2/2021), bertempat di ruang rapat Vlisingen Balaikota Ambon.
“Memasuki agenda kunjungan kerja reses ketiga, saya sengaja melakukan pertemuan koordinasi dengan Bapak Walikota Ambon dan pimpinan OPD gina menyerap aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik di Kota Ambon untuk kemudian diteruskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku baik internal DPR RI maupun ke Pemerintah RI,” kata Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Mercy menjelaskan tentang bagaimana lewat dana desa diharapkan pembangunan tetap dapat bergeliat, melalui kontrol yang dilakukan kepada setiap kepala Desa agar anggaran dana desa yang dikelola dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan kawasan strategis desa.
“Kita menggambarkan desa-desa sebagai kota-kota kecil, dimana sentra-sentra kecil tersebut harus dikembangkan tidak seperti biasanya. Jadi setiap dana yang diberikan untuk nantinya menjadi desa mandiri, platform atau label pengembangan roadmap desa itu untuk beberapa tahun mendatang sudah harus ada,” katanya.
Sehingga, lanjutnya, setiap penggunaan dana desa betul-betul terarah hingga dinyatakan menjadi desa mandiri.
Karena itu, dirinya menghimbau agar desa-desa yang ada di Kota Ambon, sebaiknya mulai melihat peluang untuk berkembang menjadi desa mandiri.
“Anggaran Dana Desa atau ADD tidak selamanya akan diberikan Pemerintah Pusat kepada tiap-tiap daerah. Kelak ketika desa dinyatakan sebagai desa mandiri, bantuan tersebut akan berhenti dan dialihkan ke daerah lain yang lebih bermanfaat,” akunya.
Selain Dana Desa, Anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut juga menjelaskan bahwa dalam pembahasan anggaran dalam Badan Anggaran DPR RI, ada tiga sentrum besar untuk pengembangan proyek vital nasional yang akan bergerak dalam waktu yang bersamaan yang berdampak bagi Maluku maupun Ambon sendiri.
“Antara lain, Blok Masella, implementasi Lumbung Ikan Nasional atau LIN dimana untuk Kota Ambon sendiri akan dibangun New Port yakni pengembangan pelabuhan baru yang berbasis kawasan strategis dan juga perbaikan infrastruktur-infrastruktur dasar. Dan yang ketiga adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,” tutupnya.
Terkait LIN, dirinya berharap, Pemerintah dan masyarakat di Maluku, khususnya di Kota Ambon, untuk lebih mempersiapkan diri lewat pengembangan SDM secara menyeluruh.
“Dalam pembahasan kami di Banggar, kesiapan ini terbagi menjadi dua, yakni bagaimana menyiapkan para nelayan lokal baik dari sisi pelatihan, harga dan lain-lain dan harus ada BUMD Perikanan yang dikelola masyarakat, sehingga dengan ditetapkannya Maluku sebagai Kawasan Lumbung Ikan, dapat betul-betul bermanfaat serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memberikan apresiasi atas kunjungan dari Anggota DPR RI tersebut.
Walikota berharap, pertemuan yang berlangsung dapat membawa dampak positif bagi Maluku secara umum dan Kota Ambon secara khusus.
“Terima kasih atas kunjungan yang dilakukan, kiranya apa yang menjadi masukan perihal regulasi terkait kewenangan, dapat dikomunasikan dengan Pemerintah Pusat demi kesejahteraan masyarakat disini,” terang Walikota. (MCAMBON)
