Jakarta,PPID – Setelah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah, Kota Ambon dalam Acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE, Kamis (28/3), di Ballroom Hotel Bidakara – Jakarta dinyatakan masuk dalam 25 besar Pemerintah Daerah se-Indonesia dengan index sebesar 2,93 kategori Baik.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Menteri PANRB, Syafruddin; Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro; Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Menteri Agama, Lukman Saifuddin; Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo; Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo; Wakil Ketua Mahkamah, Agung Aswanto dan para kepala daerah.
Wakil Presiden RI dalam sambutannya menegaskan, pentingnya akselerasi penerapan SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. “Penerapan SPBE jangan lagi ditunda-tunda. Ini merupakan suatu keharusan, bukan pilihan,” Tegas Wakil Presiden RI.
Dikesempatan yang sama, Menteri PANRB mengajak seluruh pimpinan instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah harus mendukung akselerasi SPBE dengan menitikberatkan pada tiga domain utama, antara lain kebijakan, tata kelola serta layanan.
“Dengan demikian, SPBE akan mengubah tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, dan akuntabel dari pusat sampai ke daerah,” terang Menteri PANRB.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Drs. Joy R Adriaansz, M.Si saat mendampingi Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler menjelaskan, Tahun 2018 silam, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB RI).
“Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sudah mampu memberikan hasil yang mengejutkan yakni dengan indeks sebesar 2,93 , walaupun evaluasi SPBE baru pertama kali diselenggarakan dan diikuti. Nilai terendah untuk kategori Baik adalah 2,6 ,” Ungkap Kadis.
Dijelaskan, dengan indeks sebesar itu, Pemerintah Kota Ambon dalam evaluasi ini termasuk 25 Pemerintahan Kota yang ber-indeks SPBE kategori Baik. Sisanya, 73 Kota Pemerintah Kota masih ber-indeks di bawah 2,6 (cukup/kurang).
Adriaansz menambahkan, bahwa pada penilaian pertama ini, baru ada penilaian Baik sebagai nilai tertinggi. Belum ada Pemerintah Kota yang mampu di atas kategori Baik. “Ambon termasuk 25% Pemerintah Kota yang ber-indeks Baik tersebut,” Jelas Adriaansz.
Aspek penilaian SPBE, Lanjut Kadis, meliputi domain kebijakan SPBE, domain Tata Kelola, dan domain Layanan SPBE.
“Yang paling tinggi nilai Ambon ada pada Domain Layanan SPBE (nilai 3,12) dengan rincian Administrasi Pemerintahan 3,00 dan Pelayanan Publik 3,33. Di samping itu, yang mendukung pula adalah nilai Domain Tata Kelola yang terdiri dari Strategi dan Perencanaan (3,00) dan TIK (3,00),” Urainya.
Adriaansz menyatakan rasa syukur atas tercapainya indeks ini, dan menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Walikota, Bapak Wakil Walikota dan Sekretaris Kota Ambon atas bimbingan, arahan dan dukungannya, serta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah beserta staf di lingkup Pemerintah Kota Ambon atas komitmen dan dukungan yang diberikan.
“Khusus kepada jajaran Dinas Kominfosandi, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja cerdas serta sinergitas yang terjaga selama ini. Ini merupakan modal yang utama untuk mencapai prestasi lebih baik lagi di masa mendatang,” ujarnya didampingi Kasie Infrastruktur dan Jaringan, Hendra Pesiwarissa, S.Kom, dan Kasie Persandian Michael Pattinama, S.Kom, yang turut hadir pada acara itu.
Ditambahkannya, tahun 2019 Pemerintah Kota Ambon juga telah mengikuti penilaian Smart City yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI, KSP, Kementerian PAN RB serta Bappenas dan hasilnya Kota Ambon terpilih menjadi salah satu Kota menuju 100 Smart City Tahun 2019. Penandatangan Nota Kesepahaman dimaksud direncanakan berlangsung pada tanggal 30 April 2019 di Jakarta.
Pada kegiatan tersebut, dilakukan juga sesi sharing knowledge yang diisii oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas serta peluncuran portal spbe.go.id dan elearning.spbe.go.id. -MCAmbon-
