Ambon-PPID, Kedutaan besar (Kedubes) Amerika Serikat menjajaki kerjasama pengelolaan pajak elektronik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kata Kabag Humas dan Protokoler kota Ambon, Joy Adriaanzs.
Penjajakan tersebut disampaikan saat kunjungan Political Officer Kedubes Amerika Serikat Eric W Groff dan Kabag Politik Konjen Amerika Serikat, Brandon Possin ke Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Senin, (15/12).
“Kunjungan kedua petinggi kedubes dan konjen Amerika untuk menindaklanjuti kunjungan sebelumnya yakni mengetahui kondisi keamanan Ambon serta kemungkinan kerjasama kedepan secara teknis,” katanya.
Menurut dia, penjajakan kerjasama yang akan dilakukan kedepan berupa pengelolaan pajak elektronik seperti yang sebelumnya telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.
“Setelah provinsi Jawa Timur dan kota Surabaya pihak kedutaan berupaya menjajaki kota lain di Indonesia untuk melakukan kerjasama, penjajakan tersebut ditunjang kondisi keamanan kota Ambon yang semakin aman paska konflik sosial 15 tahun lalu, selain itu juga memperhatikan prioritas karena Ambon telah menerima Bung Hatta Award, tandasnya.
“Penghargaan diberikan kepada daerah yang memberikan perhatian pada penanganan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), karena daerah yang menerima dinilai aman dan nyaman untuk berinvestasi,” katanya mengutip pembicaraan perwakilan Kedubes.
Selain itu kedua petinggi kedubes Amerika serikat juga ingin mengetahui secara detail cara Pemkot Ambon menyelesaikan konflik sosial.
“Mereka ingin belajar bagaimana menyelesaikan konflik sosial, sehingga kedepan dapat digunakan sebagai pengetahuan yang berharga bagi daerah lain,” tandasnya.
Sementara itu katanya, Wali Kota memberikan apresiasi positif jika nantinya Ambon dipilih untuk kerjasama pengelolaan pajak elektronik.
Wali Kota juga memaparkan kondisi budaya Pela gandong yang terbangun antara masyarakat di Maluku. Budaya tersebut yang membangung masyarakat dan pemerintah menyelesaikan konflik.
“Budaya pela gandong didukung keinginan kuat dari masyarakat, rasa saling percaya melalui pemerintahan yang terbuka sehingga tidak ada jarak antara pemerintah dan masyarakat,” katanya. (WP)
