Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1

Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan (Baru)

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP
4. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
5. Foto copy SITU
6. Foto Copy IMB
7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
8. Foto copy Surat izin lokasi
9. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
10. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Standar Pelayanan Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan (Perpanjang)

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
5. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
6. Foto copy SITU
7. Foto Copy IMB
8. Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. Foto copy Surat izin lokasi
10. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Standar Pelayanan Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan (perubahan)

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi Perubahan dari Disperindag
3. Foto copy KTP
4. Foto copy NPWP
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
6. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
7. Foto copy SITU
8. Foto copy Surat izin lokasi
9. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Standar Pelayanan Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan ( izin hilang dan cetak ulang)

1. Surat Permohonan Cetak Ulang
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Pihak Kepolisian
3. Foto copy KTP
4. Foto copy NPWP
5. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan (tutup usaha)

1. Surat Permohonan Penutupan Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan
2. SK Penutupan Usahadari Disperindag
3. Foto copy KTP
4. Foto copy NPWP
5. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Biaya  : Gratis

Alur Proses Izin Pengelola Pusat Perbelanjaan (baru,perpanjang dan perubahan)

Izin Perluasan Kawasan Industri (Baru)

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Fotokopi Izin Lokasi;
7. Fotokopi bukti kepemilikan lahan;
8. Fotokopi Rekomendasi/ Izin Lingkungan;
9. Fotokopi SITU;
10. Fotokopi Rekomendasi/ Izin Pemanfaatan Ruang;
11. Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
12. Fotokopi IMB;
13. Fotokopi Izin Perubahan Penggunaan Tanah, bagi sebagian lahan/ ruang kawasan industri tidak sesuai dengan ketentuan RTRW;
14. Rencana Tapak Tanah;
15. Tata Tertib Kawasan Industri;
16. Pas Photo warna 3 x 4 = 2 lembar.
17. Pernyataan Memenuhi Pedoman Teknis Kawasan Industri;
18. Pernyataan akan memenuhi sarana dan prasarana penunjang Kawasan Industri;
19. Hasil Penilaian Tim Penilai Kawasan Industri;
20. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar.
21. Kesediaan Memfasilitasi Tim Penilai Kawasan Industri
22. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Perluasan Kawasan Industri (Perpanjang)

1. IPKI Lama (asli).
2. Surat Permohonan
3. KTP Pemohon
4. NPWP
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
6. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
7. NIB (Nomor Induk Berusaha)
8. Fotokopy SITU yang masih berlaku
9. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
10. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
11. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
12. CD Foto pemilik
13. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Perluasan Kawasan Industri (Perubahan)

1. IPKI Lama (asli)
2. Surat Permohonan
3. KTP Pemohon
4. NPWP
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
6. NIB (Nomor Induk Berusaha)
7. Surat Rekomendasi Perubahan dari Disperindag
8. Fotokopy SITU yang masih berlaku
9. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
10. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
11. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
12. CD Foto pemilik
13. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Perluasan Kawasan Industri (Hilang dan Cetak Ulang)

1. Surat Permohonan Bermeterai 6000
2. Surat Keterangan Kehilangan Dari Pihak Kepolisian
3. KTP Pemohon
4. NPWP
5. CD Foto pemilik
6. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Perluasan Kawasan Industri (Tutup Usaha)

1. Surat Permohonan Penutupan Izin Perluasan Kawasan Industri
2. SK Penutupan Usaha Dari Disperindag
3. KTP Pemohon
4. NPWP
5. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Biaya : Rp, –  ( Gratis)

Izin Perluasan Usaha Industri (Baru)

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. IPPT
7. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar
8. Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada).
9. Fotocopy legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:

1. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa: (1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau (2) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau

 (3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan (4) IMB; atau

1. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman

 perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,

1. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: (1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam satu bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau (2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, (3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
2. Izin lokasi

1. Fotocopy dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 
2. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian LKPM.
3. Dokumen rencana Perluasan. Data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan  melalui Sistem Informasi Industri Nasional
4. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi
5. Dokumen penerima kuasa. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Perluasan Usaha Industri (Perpanjang)

1. IPUI Lama (asli).
2. Surat Permohonan
3. KTP Pemohon
4. NPWP
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
6. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
7. NIB (Nomor Induk Berusaha)
8. Fotokopy SITU yang masih berlaku
9. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
10. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
11. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
12. CD Foto pemilik
13. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Perluasan Usaha Industri (Perubahan)

1. IPUI Lama (asli).
2. Surat Permohonan
3. Surat Rekomendasi Perubahan dari Disperindag
4. KTP Pemohon
5. NPWP
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
7. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
8. NIB (Nomor Induk Berusaha)
9. Fotokopy SITU yang masih berlaku
10. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
11. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
12. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
13. CD Foto pemilik
14. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

BIAYA : Rp,- ( GRATIS)

Alur Proses Izin Perluasan Usaha Industri (Baru,Perpanjang Dan Perubahan)

Izin Usaha Industri (Baru)

1. Surat Permohonan
2. KTP Pemohon
3. NPWP
4. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
5. NIB (Nomor Izin Berusaha)
6. Fotokopy SITU yang masih berlaku
7. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
8. Keterangan Domisili tempat usaha industri dari desa/ keluraha
9. CD Foto pemilik
10. Daftar isian untuk permintaan izin usaha industri
11. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
12. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Usaha Industri (Perpanjang)

1. IUI Lama (asli).
2. Surat Permohonan
3. KTP Pemohon
4. NPWP
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
6. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
7. NIB (Nomor Izin Berusaha)
8. Fotokopy SITU yang masih berlaku
9. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
10. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
11. CD Foto pemilik
12. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain

Izin Usaha Industri (Perubahan)

1. Surat Permohonan
2. IUI Lama (asli)
3. Rekomendasi Perubahan Dari Dinas Perindag
4. KTP Pemohon
5. NPWP
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Satu Tahun Terakhir
7. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
8. NIB (Nomor Izin Berusaha)
9. Fotokopy SITU yang masih berlaku
10. Fotokopy SIUP yang masih berlaku
11. Fotokopy TDP Yang Masih Berlaku
12. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
13. CD Foto pemilik
14. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa

Izin Usaha Industri (Hilang dan Cetak Ulang)

1. Surat Permohonan untuk cetak ulang IUI
2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisisan
3. KTP Pemohon
4. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.

SITU (Baru)

1. Surat Permohonan
2. Fotokopy KTP
3. Fotokopy NPWP
4. Fotokopy PBB
5. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
6. Keterangan PBB(Bila nama tidak sesuai dengan PBB)
7. Foto Kopy akte Pendirian Perusahaan
8. Keterangan Domisili Perusahaan dari desa / kelurahan
9. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
10. Retribusi Sampah & pajak reklame
11. Keterangan Pemadam
12. Denah Lokasi
13. Copy SK IMB bagi yang menggunakan gedung permanen
14. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
15. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.

SITU (Perpanjang)

1. Surat Permohonan
2. Fotokopy KTP
3. Fotokopy NPWP
4. Retribusi Sampah & pajak reklame
5. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan
6. Keterangan Domisili Usaha bila alamat berubah
7. Fotocopy PBB
8. Ket PBB (bila tidak sesuai dengan PBB)
9. Keterangan Kesehatan dari Dinkes
10. Keterangan Pemadam
11. SITU lama (asli) Keterangan hilang dari Kepolisian Dan surat permohonan untuk proses/ cetak ulang
12. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
13. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.

SITU (Perubahan)

1. Surat Permohonan
2. Fotokopy KTP
3. Fotokopy NPWP
4. Retribusi Sampah & pajak reklame
5. Rekomendasi Perubahan data Dari Disperindag
6. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan
7. Keterangan Domisili Usaha bila alamat berubah
8. Fotocopy PBB
9. Ket PBB (bila tidak sesuai dengan PBB)
10. Keterangan Kesehatan dari Dinkes
11. Keterangan Pemadam
12. SITU lama (asli)
13. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
14. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.

SITU (Hilang dan Cetak Ulang)

1. Surat Permohonan untuk cetak ulang SITU
2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisisan
3. KTP Pemohon
4. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.