Demo Tolak Harga Lapak, Wattimena :  Pemerintah Bukan Penentu

AMBON, PPID– Pemilik lapak (Pedagang) di Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza (Amplaz) kembali melakukan aksi demonstrasi, dengan tuntutan yang sama yakni menolak kenaikan harga lapak.

Aksi yang digelar, Senin (20/5/24) di Gedung Baileo Rakyat, Belakang Soya ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) melalui DPRD Kota Ambon, dan dijawab langsung oleh Pj Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, bahwa Pemkot hanya memfasilitasi bukan penentu harga.

“Pemerintah ini berada pada pihak yang memfasilitasi. Karena itu ketika mereka (pedagang) sampaikan, saya bilang nanti akan dilakukan langkah koordinasi dengan pihak PT. Moderen Multi Guna (MMG). Dan hal itu sudah saya lakukan, tinggal pihak ketiga (PT. MMG) dan pengguna fasilitas ini duduk bersama cari titik temu,” ungkap, Wattimena yang ditemui di lokasi Demo.

Dirinya menjelaskan, setelah masa kontrak dengan pihak PT. MMG selama 30 Tahun berakhir, Pemkot kembali melakukan proses pelelangan dengan tujuan agar kembali dikelola oleh pihak ketiga, guna mempermudah kerja pemerintah.

“Kami bentuk tim pengelola aset Pemkot yang diketuai oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse dan OPD teknis terkait. Tugas tim ini  bersama dengan tim apraisal menghitung bangunan ini yang kemudian dijadikan dasar melakukan pelelangan untuk memperoleh jasa  pihak ketiga, dan hasilnya kami kembali mendapat PT. MMG,” jelasnya.

Oleh sebab itu lanjutnya, penetapan harga lapak ini selanjutnya bukan menjadi tanggung jawab Pemkot sebab telah dilakukan penandatanganan kerja sama antar Pemkot dengan pihak ke-3 tersebut.

“Setelah penandatangan itu, kewenangan pengelola itu menjadi sepenuhnya milik PT. MMG, nilai besarannya dengan DPRD semua dilakukan dengan mekanisme dan prsedur yang berlaku. Kalau hari ini ada ketidapuasan dari para pedagang, maka saya hanya memfasilitasi dan sudah dilakukan,” terangnya.

Wattimena  berharap para pedagang dapat memahami alurnya dan tidak lagi melakukan aksi yang tentunya dapat menganggu aktifitas perbelanjaan pada pusat perbelanjaan primadona masyarakat kota ini.

“Intinya sudah saya sampaikan ke pihak PT. MMG untuk duduk bersama membahas soal itu, saya rasa situasi hal ini mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak tetapi yang pasti adalah, bukan kami yang menentukan besaran sewa, itu pihak pengelola dan pedagang,” pungkasnya.

Sebelum melalukan aksi demo di kantor DPRD, para pedagang telah melakukan aksi penutupan lapak di Amplaz sehingga menyebabkan aktivitas jual beli  menjadi lumpuh.(MCAMBON)

Please follow and like us:

Comments are closed.