AMBON, PPID – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menegaskan komitmennya dalam menangani bencana dan terus melayani masyarakat terdampak, meskipun di tengah keterbatasan logistik dan sumber daya manusia.
Hal ini dijelaskan oleh Frits Tatipikalawan selaku Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (BPBD) pada Rakor Evaluasi Penanggulangan Bencana, Selasa (8/7/25) di Balai Kota Ambon
“Kami selalu menegaskan bahwa penanganan bencana diawali dengan penetapan status oleh kami bersama Bapak Wali Kota. Dari status inilah, kami bisa cepat tanggap dan melaksanakan langkah teknis serta koordinasi dengan para stakeholder terkait,” ungkap Tatipikalawan.
Tatipikalawan juga menjelaskan bahwa BPBD Kota Ambon telah menyalurkan bantuan logistik darurat kepada masyarakat terdampak, meski diakui bahwa stok logistik terkadang tidak tersedia di gudang.
“Kami tidak menyampaikan bahwa logistik habis, melainkan menjelaskan bahwa kami sedang menunggu pasokan dari pihak ketiga. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, Tatipikalawan menjelaskan bahwa BPBD secara rutin memberikan sosialisasi dan himbauan terkait peta risiko bencana, baik melalui media sosial maupun turun langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu mengantisipasi bencana secara mandiri.
“Kami ingin pola pikir masyarakat berubah—tidak lagi menyalahkan pemerintah, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan dan bersiap menghadapi bencana,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga meminta dukungan dan sinergi dari para kepala desa, raja, dan lurah untuk menyampaikan informasi yang valid dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Terkait dengan keluhan lambatnya respon dari BPBD, Tatipikalawan menjelaskan bahwa hal tersebut bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena keterbatasan jumlah personel.
“Kami menangani laporan berdasarkan urutan yang masuk. Kami mohon pengertian masyarakat dan dukungan dari aparat desa untuk menjelaskan kondisi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tutupnya.
Tatipikalawan menegaskan kembali, apapun yang terjadi, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (MCAMBON/NP)