IKP

IKP

Ambon-Malteng Sepakati MoU Distribusi Pangan

AMBON, PPID– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah, melaksanakan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang difokuskan pada distribusi pangan.

Direktur AMO Diundang Hadiri Kongres SEADOM di Thailand

AMBON,PPID– Direktur Ambon Music Office (AMO) sekaligus Focal Point Ambon City Of Music, Ronny Loppies, akan kembali mengunjungi Thailand untuk menghadiri South East Asian Directors of Music Association (SEADOM) Congress 2023, yang akan berlangsung di Thailand College of Music, Mahidol…

Tanam Anakan Sukun, Pemkot Dukung Program Pemprov Maluku

AMBON, PPID – Mendukung Gerakan Tanam Sukun secara serentak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, turut menanam anakan pohon Sukun di Kebun milik Jemaat, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selasa (14/2/23).

Wali Kota Vlissingen Kunjungan ke Klinik Mata

AMBON,PPID– Usai melakukan pembahasan MoU Kerja Sama Sister City di Balai Kota, Wali Kota Vlissingen, Drs. A. R. B. van den Tillaar didampingi Wakil Wali Kota, A. A. Valerie, MSc, bersama delegasi Yayasan SSVA melaksanakan kunjungan ke UPTD Klinik Mata…

Pemkot Ambon – Vlissingen Bahas MoU Sister City

AMBON, PPID– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, yang diwakili oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, menerima Mayor and Vice Mayor of Vlissingen, Belanda, Drs A.R.B van den Tillaar, dan A. A. Vader, MSc, dalam kunjungan ke Balai Kota, guna melaksankan pembahasan…

Tiga Desa di Kota Ambon Masuk Observasi KPK  

AMBON,PPID – Tiga Desa/Negeri di Kota Ambon masuk dalam observasi KPK RI, bukan karena penyelewengan, melainkan untuk  Program Desa Anti Korupsi. Program ini merupakan cara KPK untuk pencegahan penyelewengan dana desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pj. Wali Kota Janji CCTV di BPPRD Segera Diperbaiki

AMBON, PPID– Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menjanjikan permasalahan terkait dengan CCTV yang berada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) segera diperbaiki, sehingga pelayanan publik dapat terpantau dengan baik, dan menghindari pungutan liar (pungli).