AMBON, PPID – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menegaskan komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kota ini, sebagaimana arahan dari Presiden RI.
Demikian disampaikan, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutannya pada Rapat Pleno TPAKD Kota Ambon Semester II Tahun 2025, di kantor Perwakilan OJK Provinsi Maluku, Rabu (17/12/25).
“Kita tahu arahan Presiden mengamanatkan kepada semua pemerintah daerah dan seluruh lembaga pemerintah untuk secara aktif memajukan dan memperluas dan meningkatkan akses pelayanan keuangan dan meningkatkan upaya untuk percepatan akses keuangan daerah,”kata Wali Kota.
Dikatakan, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan indeks inklusi keuangan yang dilaksanakan di tahun 2025 oleh OJK dan BPS Maluku hasilnya tidak tinggi tidak juga rendah, yakni 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan 80,5 persen.
Hal ini, ungkapnya, menjadi tantangan bagi baik pemerintah daerah maupun seluruh pelaku yang terkait dengan keuangan di Kota Ambon untuk memastikan bahwa literasi keuangan di Kota Ambon terus meningkat termasuk juga di dalamnya indeks inklusi keuangan itu sendiri
“Apabila dibandingkan dengan target pemerintah 91 persen di tahun 2025, lalu 93 persen di tahun 2029 dan 98 persen di tahun 2045, maka ini menjadi tantangan bagi kita semua supaya bagaimana kita memastikan bahwa dari seluruh upaya kita untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan itu, paling tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” bebernya.
Wali Kota menjelaskan, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan visi Pemkot Ambon untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemerataan akses keuangan, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor ekonomi kreatif terutama dalam mendukung branding Ambon City Of Music dan membuka koneksi pasar digital.
“Ini upaya kita untuk memastikan Ambon berada dalam jalur yang tepat dalam pengembangan Smart City, karena itu pemerintah kota juga telah menargetkan implementasi transaksi non tunai dalam dalam tata kelola pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Ambon,” tambahnya.
Wali Kota menandaskan, di tahun depan transaksi di Pemkot Ambon tidak lagi dalam bentuk tunai, misalnya untuk perjalanan dinas ke luar daerah, atau pemberian bantuan kepada UMKM yang juga dalam bentuk non tunai sebagai bentuk edukasi literasi dan inklusi keuangan.
“Ini hal – hal sederhana tapi kalau dilakukan semua pihak maka akan mendukung literasi dan inklusi keuangan di kota Ambon bagi semua segmen masyarakat,” pungkasnya. (MCAMBON/RA)