AMBON, PPID– Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon membahas penyelesaian data pemilih pemula yang baru di daftar pemilih tetap (DPT) namun belum memiliki KTP elektronik.
Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan diselenggarakan 27 November mendatang, Pemerintah Kota bersama seluruh jajaran Forkopimda temasuk didalamnya KPU Ambon, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas sejumlah hal penting yang berkaitan denganproses dimaksud, termasuk membahas data pemilih tetap yang sampai dengan saat ini belum juga memiliki KTP elektronik.
“Sementara dikoordinasikan dan akan terus ditindaklanjuti, sebab ini sangat berpengaruh. Sehingga diharapkan keadiran para pemilih pemula dapat dari di Dukcapil untuk mengurus administrasi KTP elektronik, sebab ini menjadi tiket masuk pemilihan,” Ujar Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya, saat ditemui usai kegiatan dimaksud, pada Grand Avira Hotel, Jumat (22/11/24).
Hal yang sama juga diterangkan oleh Kepala KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmmud. Katanya, setelah disrotir data sebanyak 7.478 pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik, namun data diri mereka ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Setelah kita break down terdapat 7.478 orang yang terdata di DPT namun belum memiliki KTP Elektronik sehingga sementara ini sedang diupayakan agar dapat terakomodir seluruhnya,” jelasnya.
Lanjutnya, apabila proses pembuatan KTP elektronik sampai dengan waktu pemilihan tak kunjung selsai maka alternatifnya akan disesuaikan dengan aturan yang diturunkan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni menggunakan data pada Pemilu Capres dan Cawapres.
“Dalam Rakor sudah disampaikan sesuai dengan peraturan untuk capil terkait dengan penggunaan data saat pemilihan umum Pilpres kita bisa mengguankannya, sebab belum ada regulasi terbaru. Namun, apabila ada rujukan terbaru maka kita akan laksanakan sesuai dengan arahan yang disampaikan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain pembahasan data pemilih tetap, Forkopimda juga membahas sejumlah rangkauan kegiatan yang akan dilaksanakan menyongsong pemilihan kepala daerah tersebut, yakni apel siaga, serta kesiapan 1.028 orang pasukan TNI/Polri yang akan bertugas termasuk staf Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), dan PLN. (MCAMBON)
