AMBON-PPID, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bertekad untuk mencapai harapan ideal dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di tahun 2014.
Guna mewujudkan harapan itu, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2014, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH ini digelar Jumat (18/10) di Imperial Inn, Ambon, serta diikuti oleh puluhan aparatur pengelola keuangan di tiap SKPD dalam lingkup Pemkot.
Wali Kota dalam arahannya menyatakan harapan agar dimasa yang akan datang, laporan keuangan Pemkot Ambon tidak lagi mendapatkan opini Disclaimer oleh BPKP.
“Kita berharap pada 2014 kita dapat keluar opini Disclaimer oleh BPKP, meskipun hal tersebut bukan merupakan tujuan, karena opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin bahwa daerah tersebut bersih dari korupsi,” ungkapnya.
Menurut wali Kota, dalam mencapai opini WDP atau WTP sangat tergantung dari aparatur pengelola keuangan di masing-masing SKPD. Keinginan tersebut, lanjutnya, harus disesuaikan atas aturan main atau regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut dikatakan Wali Kota, hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kota Ambon pada tiga bidang, yakni proses perencanaan dan pengganggaran, pelayanan publik, maupun pengadaan barang/jasa pemerintah masih menunjukan banyak kelemahan dalam administrasinya.
“Ketiga hal ini merupakan ukuran kinerja pemerintah yang dinilai oleh KPK sebagai area rawan Korupsi. Oleh karena itu ketiga hal ini yang perlu kita benahi mulai dari saat ini,” ujarnya.
Wali Kota juga menilai pertanggungjawaban anggaran seringkali menjadi temuan dan masuk dalam catatan hasil pemeriksaan BPKP.
“Setiap hasil pemeriksaan BPKP kita terima, catatan-catatan tersebut juga menjadi bagian di dalamnya, dan itu dari waktu ke waktu membuat saya selaku Wali Kota menjadi malu, karena seakan-akan kita tidak memiliki upaya untuk memperbaiki kinerja,” bebernya.
Wali Kota meminta semua aparatur pengelola keuangan di kota Ambon dapat memperhatikan dasar hukum terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan daerah.
“Untuk itulah sosialiasi ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam mepersiapkan sumber daya aparatur Pemkot Ambon agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Sehingga harapan ideal dalam pengelolaan, perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat kita capai,” pungkasnya. (RA/AS)
