Sambut Baik Festival HAM, Menko Polhukam : Perlindungan HAM adalah Tugas Negara

Semarang,PPID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyambut baik pelaksanaan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) yang digagas Komnas HAM, KSP, INFID serta didukung oleh Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI).

Hal itu disampaikan Menko saat membuka Festival HAM 2021 Semarang, Rabu (17/11/21), yang akan berlangsung selama tiga hari kedepan.

Menurut Menko, Festival HAM sangat baik untuk meningkatkan pesan-pesan hak asasi kemanusiaan serta memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerjasama dalam praktik-praktik kegiatan HAM baik ditingkat nasional maupun daerah melalui peran aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program pembangunan yang berperspektif HAM.

Perspektif HAM, kata Menko, merupakan suatu konsep yang lahir dengan prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, selain itu perspektif HAM juga merupakan tugas negara yang harus dilaksanakan.

“Setelah revolusi Perancis, timbul ide bahwa agar negara itu dilaksanakan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Sehingga bagi negara demokrasi ataupun bukan, perlindungan akan HAM merupakan suatu tugas yang harus selalu dilaksanakan,” kata Menko.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sambutannya memberikan apresiasi serta berterima kasih kepada para peserta yang turut hadir dan mengambil bagian dalam Festival HAM 2021 Semarang.

“Festival HAM merupakan suatu momen dimana para panelis dan para peserta berkumpul, membahas pengalaman yang terjadi, berbagi cerita dan kisah menarik terhadap implementasi dari perspektif HAM diwilayah masing-masing, agar yang lain juga bisa meniru,” katanya.

Gubernur mengaku, setiap protes atau kritikan yang dilayangkan masyarakat dalam bentuk apapun kepada Pemerintah, apabila ditanggapi dengan bijak adalah merupakan suatu hal yang penting terhadap perwujudan perspektif HAM.

“Harus mau fasilitasi, duduk bersama, buka datanya dan temukan solusinya, sehingga tidak menimbulkan analisir-analisir yang negatif, soal tidak sepakat itu tidak apa-apa, asalkan berdialog, itu jauh lebih baik,” akunya.

Situasi tidak akan menjadi kondusif, lagi kata Gubernur, apabila suatu tekanan dilawan dengan tekanan, bukan duduk dalam meja perundingan.

“Hal ini saya sampaikan, agar festival HAM ini dapat menjadi bermakna dan penghormatan kita untuk HAM yang lebih baik,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan, mengaku bahwa Indonesia merupakan negara yang berisikan keberagaman dari semua aspek.

Keberagaman yang ada memungkinkan adanya suatu perbedaan dan pertentangan pendapat, dan itu menjadi suatu hal yang alamiah.

“Problemnya cuma satu, apabila kita menggunakan filosofi HAM, yaitu apakah kita mampu menghormati perbedaan yang ada? Karena menghormati manusia lain dalam berbagai aspek merupakan filosofi dasar dari HAM itu sendiri,” jelasnya.

Diakui, Indonesia pernah memiliki catatan prestasi dimata dunia ketika mampu menyelesaikan masalah di Aceh.

“Kenapa demikian, karena adanya keinginan untuk duduk bersama, berdialog serta mencari solusi, tentunya dengan mengutamakan filosofi HAM yakni menghormati satu dengan lainnya. Itu yang kunci utama,” terangnya.

Bagi wilayah lain di Indonesia, lanjutnya, juga dapat melakukan hal yang sama seperti Aceh, apabila semua elemen dalam masyarakat mau duduk bersama, berdialog, membuka hati dan pikiran, serta mengedepankan sikap saling menghormati satu dengan lainnya.

“Festival HAM sesungguhnya dalam rangka itu, karena itu kita mengajak semua untuk merayakan festival ini dengan menempatkan HAM sebagai suatu unsur yang terpenting agar kemudian kita semua dapat menikmati kehidupan yang lebih adil, beradab, bermartabat, serta demokratis,” tutupnya.

Diketahui, tema yang diusung dalam Festival HAM 2021 adalah ”Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi”, dengan empat tujuan utama, yakni memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Mengidentifikasi praktik-praktik baik dan pembelajaran ysng diperoleh dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Merumuskan agenda bersama untuk menyempurnakan pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memperkuat kerjasama baik tingkat lokal maupun internasional, serta menyediakan ruang dialog yang mempertemukan gagasan, pengetahuan dan pengalaman terkait pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia ditingkat daerah. (MCAMBON)

Please follow and like us:

Comments are closed.