AMBON-PPID, Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (P3M) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik (Unika) Sogijapranata – Semarang, bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Focus Group Discusion (FGD) terkait Penerapan Imbal Jasa Lingkungan Untuk Perbaikan Kinerja PDAM.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru, SH,M.Si, Selasa (22/7) di Balai Kota, dan diikuti oleh pimpinan SKPD terkait di lingkup Pemkot Ambon.
Sekot dalam sambutannya mengakui, kegiatan ini memiliki nilai penting dan strategis tidak hanya untuk menggali masukan dari SKPD terkait dan PDAM sehubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan air bersih di Kota Ambon, tetapi juga untuk mendorong upaya penyelamatan lingkungan pada daerah tangkapan air.
“Selama ini PDAM terkesan masih memahami fungsi dan peran hanya sebatas menyediakan air bersih kepada masyarakat sedangkan masalah terkait dengan rusaknya lingkungan pada daerah tangkapan air masih dilihat bukan sebagai tanggungjawabnya,” kata Latuheru.
Menurutnya, pola pikir seperti itu sudah saatnya dirubah, bahwa untuk menjamin keberlangsungan pasokan air baku PDAM maka lingkungan pada daerah tangkapan juga harus dijaga dan diselamatkan dari kerusakan.
“Untuk itu berbagai langkah terobosan diperlukan dalam menjawab kebutuhan terkait system penyediaan air bersih dan penerapan imbal jasa lingkungan berupa kebijakan umum, strategis, dan operasional,” tandasnya.
Sekot berharap melalui penelitian ini dapat dirumuskan suatu konsep system penerapan imbal jasa lingkungan dalam penyediaan air bersih oleh PDAM Kota Ambon.
Ditempat yang sama, Koordinator tim P3M Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Soegijapranata, Wiyanto Adipuro, menjelaskan, FGD ini merupakan bagian dari tahapan penelitian yang dilakukan pihaknya di lima lokasi yaitu, Jakarta, Medan, Lombok, Semarang dan Ambon.
Kota Ambon dipilih, karena PDAM setempat telah banyak melakukan kerjasama dengan Waterlending Maschapai Drenthe (WMD) di Belanda.
“Imbal Jasa Lingkungan merupakan hal yang sudah lazim dilakukan di Belanda, sehingga kami menilai PDAM Ambon sebagai salah satu partner WMD juga mampu melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Menurut Wiyanto, banyak PDAM yang secara finansial tidak sehat karena harus memberikan kontribusi PAD, tetapi disisi lain diharapkan memberi layanan yang baik kepada masyarakat miskin.
“PDAM juga kesulitan melakukan konservasi daerah tangkapan air, karena kewenangan tersebut ada pada SKPD teknis lainnya di daerah,” pungkasnya. (RA/AS)
