AMBON-PPID, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan HAM baik di pusat maupun didaerah, diseluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturisme, oleh karena itu harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.
Untuk Kota Ambon telah terbentuk panitia Ranham hal ini dimaksudkan agar panitia Ranham dapat melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada norma dan standard HAM.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Ambon dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon A. G. Latuheru, SH, MSi pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang Ranham, bertempat di Balai Kota Ambon, Kamis (31/10).
Ditambahkan, Ranham juga merupakan politik HAM negara untuk memberi perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta dengan membangun kerjasama yang sinergistik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.
Dalam upaya pemajuan perlindungan dan penegakan HAM di Kota Ambon tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata, yang tidak kalah penting adalah aspek pendidikan dan pemasyarakatan HAM.
“Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.
Diharapkan, melalui Sosialisasi ini pemahaman HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di pemerintah.
Kegiatan yang dilaksanakan selama sehari ini di ikuti sebanyak 150 peserta yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. (WP/AS)
